Jakarta (18/6) – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menegaskan pentingnya kolaborasi antar kementerian/lembaga (K/L) untuk mempercepat implementasi Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI). Menurutnya, perempuan memiliki peranan strategis dalam mengurangi dampak perubahan iklim dan mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi kelompok rentan. Hal ini disampaikan dalam Konsolidasi Nasional Akselerasi Implementasi RAN GPI yang dihadiri oleh perwakilan K/L, mitra pembangunan, serta organisasi masyarakat sipil.
“Dampak perubahan iklim dirasakan oleh semua orang, namun kelompok rentan, termasuk perempuan sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar. Ketimpangan akses, keterbatasan dalam pengambilan keputusan, dan risiko kekerasan berbasis gender di situasi darurat menjadikan perempuan lebih rentan terhadap krisis lingkungan. Di sisi lain, kita tahu bahwa sebenarnya perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan. Kita perlu mendorong peran perempuan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terjadi, sehingga pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai. Salah satu upaya yang telah dilakukan Kemen PPPA adalah dengan menyusun RAN GPI 2024-2030 yang bertujuan untuk mewujudkan pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan aksi iklim Indonesia,” kata Wamen PPPA (17/6).
Wamen PPPA menjelaskan, penyusunan RAN GPI ini merupakan bentuk komitmen Indonesia yang mengacu pada komitmen dunia dalam rangka melaksanakan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan yang berperspektif lingkungan. Adapun RAN GPI memuat tujuh bidang strategis yang terdampak perubahan iklim dan diampu oleh berbagai sektor K/L, antara lain: (1) pangan, air, dan irigasi; (2) kehutanan dan lahan gambut; (3) energi dan limbah; (4) ekonomi hijau dan ilmu pengetahuan-teknologi; (5) penanggulangan bencana; (6) sosial-budaya, kesehatan, dan perlindungan hak anak; (7) kelautan dan ekonomi biru.
Baca Juga
“Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan materi RAN GPI kepada seluruh K/L terkait, memetakan unit kerja di lingkup K/L guna mendukung pelaksanaan RAN GPI, khususnya pada tujuh sektor strategis yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Momen ini juga diharapkan dapat mempertegas komitmen para pemangku kepentingan terhadap pengarusutamaan gender dalam setiap aksi iklim. Kami berharap komitmen ini tidak hanya sebatas dokumen, tetapi terwujud dalam program nyata yang berdampak bagi masyarakat,” ujar Wamen PPPA.
Wamen PPPA menegaskan melalui acara ini, pemerintah akan merumuskan langkah-langkah dalam memastikan RAN GPI terimplementasi efektif di tingkat pusat hingga ke daerah, dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan iklim sebagai kunci pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah turut menyepakati dibentuknya Sekretariat Nasional RAN GPI sebagai wadah koordinasi, penguatan kapasitas, serta monitoring evaluasi implementasi di seluruh Indonesia.
Deputy Country Director Asian Development Bank Indonesia Resident Mission, Renadi Budiman mengatakan bahwa konsolidasi nasional untuk akselerasi RAN GPI merupakan langkah nyata dalam memperkuat komitmen Indonesia menghadapi tantangan perubahan iklim secara inklusif, adil, dan berkelanjutan. Apresiasi disampaikan kepada KemenPPPA atas kepemimpinannya dalam menyusun dan meluncurkan RAN GPI 2024-2030 yang menjadi capaian monumental, menegaskan posisi Indonesia sebagai pelopor kebijakan iklim nasional di kawasan regional.
“Kami mendukung RAN GPI yang mengintegrasikan gender dalam kebijakan iklim untuk mengatasi ketimpangan struktural, khususnya bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok miskin yang paling rentan terhadap bencana iklim. RAN GPI, dengan fokus pada tujuh sektor strategis seperti pangan, air, dan energi, memberikan kerangka kerja komprehensif untuk memastikan suara perempuan menjadi bagian solusi nasional. Kami berkomitmen mendampingi Indonesia melalui sinergi lintas sektor, memperkuat unit kerja, melibatkan komunitas lokal, dan membentuk forum koordinasi efektif guna mewujudkan pembangunan rendah karbon yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Direktur Tenaga Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Nur Hygiawati Rahayu turut menyampaikan upaya penting dalam mengintegrasikan isu gender dan iklim adalah melalui peningkatan kapasitas tenaga kerja. Upaya penyiapan sumber daya manusia tersebut akan menciptakan kesadaran baru yang dapat mendorong implementasi RAN GPI dan menumbuhkan ekonomi hijau, serta ekonomi biru yang mencakup daerah perairan.
Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Biro Perencanaan BNPB, Rita Indrayani, menyampaikan bahwa implementasi RAN GPI di bidang kebencanaan dapat dimulai dengan mengintegrasikan isu gender dan perubahan iklim ke dalam kebijakan serta program penanggulangan bencana. Untuk memastikan efektivitas implementasinya, perlu dilakukan peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan serta pengembangan kebijakan dan pedoman yang relevan. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala menjadi langkah penting dalam mengawal keberlanjutan dan dampak dari kebijakan tersebut.
