Dalam masyarakat Indonesia, pernikahan masih sering diposisikan sebagai tujuan hidup utama perempuan. Sejak usia muda, perempuan dibesarkan dengan narasi bahwa menikah adalah bentuk keberhasilan sosial, sementara menunda atau menolak pernikahan kerap dianggap penyimpangan. Feminisme memandang narasi ini sebagai persoalan struktural, bukan persoalan pilihan individu semata. Oleh karena itu, ketika membahas alasan perempuan menikah dari sudut pandang feminisme, pertanyaannya bukan tentang kewajiban, melainkan tentang konteks, relasi kuasa, dan hak perempuan sebagai subjek penuh atas hidupnya sendiri.
Dalam perspektif feminisme, pernikahan hanya relevan ketika dipilih secara sadar dan bebas. Feminisme menolak anggapan bahwa perempuan perlu menikah demi kodrat, usia, tekanan keluarga, atau legitimasi sosial. Sebaliknya, feminisme menempatkan perempuan sebagai individu yang berhak menentukan apakah pernikahan memberi nilai bagi hidupnya atau justru membatasi ruang geraknya. Dalam konteks Indonesia, pilihan ini sering kali tidak berdiri di ruang hampa karena negara dan masyarakat masih mengaitkan banyak hak perempuan dengan status pernikahan.
Secara struktural, status menikah di Indonesia masih menjadi pintu masuk bagi berbagai pengakuan hukum dan sosial. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa akses terhadap administrasi kependudukan anak, hak waris, serta perlindungan sosial masih lebih mudah diperoleh melalui institusi pernikahan. Dalam kondisi ini, feminisme tidak mempromosikan pernikahan sebagai solusi, melainkan mengkritik sistem yang membuat perempuan harus menikah agar diakui haknya. Namun, feminisme juga mengakui bahwa bagi sebagian perempuan, keputusan menikah dapat bersifat strategis untuk mengamankan posisi hukum dan sosial dalam sistem yang belum sepenuhnya adil.
Dari sisi ekonomi, feminisme melihat pernikahan sebagai ruang yang rawan ketimpangan, tetapi juga memiliki potensi kerja sama jika relasinya setara. Di Indonesia, perempuan masih menghadapi kesenjangan upah, beban kerja domestik yang tidak dibayar, serta kerentanan ekonomi ketika memasuki usia lanjut. Laporan UN Women mencatat bahwa kerja domestik dan pengasuhan sebagian besar masih dibebankan kepada perempuan, termasuk dalam rumah tangga berpenghasilan ganda. Dalam situasi ini, alasan perempuan menikah menurut feminisme hanya dapat dibenarkan jika pernikahan tersebut tidak menjebak perempuan dalam ketergantungan ekonomi atau mengorbankan aksesnya terhadap pendidikan dan pekerjaan.
Feminisme juga menaruh perhatian besar pada relasi kuasa dalam pernikahan. Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, sebagaimana dicatat oleh Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan, menunjukkan bahwa pernikahan tidak otomatis menjadi ruang aman bagi perempuan. Oleh karena itu, feminisme menolak glorifikasi pernikahan sebagai institusi sakral tanpa kritik. Alasan perempuan menikah tidak bisa dilepaskan dari sejauh mana relasi tersebut menjamin keselamatan, kesehatan mental, serta kebebasan berekspresi perempuan. Pernikahan hanya memiliki makna positif jika dibangun atas kesetaraan, komunikasi, dan pembagian peran yang adil.
Dalam ranah hukum dan politik, pernikahan juga menjadi arena negosiasi hak perempuan. Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memang memberikan perlindungan hukum, tetapi perlindungan tersebut baru efektif ketika perempuan berani melapor dan sistem berpihak pada korban. Feminisme melihat pernikahan bukan sebagai benteng perlindungan, melainkan sebagai ruang yang perlu terus diawasi dan dikoreksi. Ketika perempuan memilih menikah, pilihan itu seharusnya tidak menghilangkan haknya atas tubuh, suara, dan keputusan hidupnya sendiri.
Pada akhirnya, feminisme tidak pernah menyatakan bahwa perempuan perlu menikah sebagai keharusan universal. Feminisme justru menegaskan bahwa satu satunya alasan sah perempuan menikah adalah karena pilihan tersebut selaras dengan kepentingan, nilai, dan kebebasan dirinya. Dalam masyarakat seperti Indonesia, di mana tekanan sosial masih kuat, keputusan untuk menikah maupun tidak menikah sama sama merupakan tindakan politis. Pernikahan bukan ukuran nilai perempuan, melainkan salah satu kemungkinan jalan hidup yang sah, selama tidak meniadakan hak, martabat, dan otonomi perempuan itu sendiri.
#feminisme #perempuan #indonesia #hak #pernikahan #hubungan