“Kenapa perempuan harus sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga ke dapur?”
Kalimat tersebut mungkin terdengar biasa dalam percakapan masyarakat. Namun, di baliknya tersimpan pandangan yang meremehkan arti pendidikan bagi perempuan. Seolah-olah setinggi apa pun pendidikan yang ditempuh, masa depan perempuan tetap harus berakhir pada urusan rumah tangga.
Bertahun-tahun belajar, mengerjakan tugas, dan memperjuangkan gelar akademik bukanlah perjalanan yang sederhana. Akan tetapi, cita-cita perempuan sering kali dibatasi oleh anggapan bahwa tugas utamanya kelak hanyalah menjadi istri dan ibu. Pandangan semacam ini membuat pendidikan perempuan seolah kehilangan makna ketika dikaitkan dengan kehidupan setelah menikah.
Ironisnya, masyarakat sering mendorong perempuan untuk berpendidikan tinggi, tetapi tidak selalu memberikan kebebasan untuk menentukan masa depannya. Ketika perempuan ingin berkarier, mandiri secara finansial, atau melanjutkan pendidikan, mereka justru dihadapkan pada pertanyaan tentang pernikahan dan kewajiban rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian perempuan masih kerap diukur berdasarkan harapan sosial, bukan kemampuan dan pilihan hidupnya.
Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan perempuan yang memilih mengurus rumah tangga. Pekerjaan domestik merupakan tanggung jawab yang bernilai dan tidak seharusnya dipandang rendah. Persoalan muncul ketika peran tersebut dijadikan batas yang membatasi kesempatan perempuan untuk berkembang di bidang lain.
Pendidikan seharusnya menjadi jalan bagi setiap individu untuk mengenali potensi dan menentukan masa depannya. Namun, kebebasan perempuan masih sering dibatasi oleh anggapan bahwa ambisi dan karier dapat bertentangan dengan perannya dalam keluarga. Padahal, pendidikan dan kehidupan rumah tangga bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan.
Lantas, apakah pendidikan tinggi bagi perempuan hanya sebatas formalitas untuk memperoleh ijazah? Apakah perjuangan mendapatkan gelar akademik harus kehilangan makna karena perempuan memilih jalan hidup yang berbeda dari harapan masyarakat? Pertanyaan tersebut seharusnya mendorong kita untuk kembali memahami bahwa pendidikan merupakan hak setiap individu, bukan sekadar persiapan menjalankan peran tertentu.
Perempuan tidak seharusnya dipaksa memilih antara pendidikan dan kehidupan keluarga. Mereka berhak mengembangkan kemampuan, membangun karier, sekaligus menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai pilihannya. Yang perlu diubah bukan cita-cita perempuan, melainkan cara pandang yang terus membatasi ruang gerak mereka.
Pendidikan Tinggi, tetapi Pikiran Masyarakat Masih Tertinggal
Persoalan pendidikan perempuan tidak hanya berkaitan dengan kesempatan memperoleh pendidikan, tetapi juga kebebasan menentukan arah kehidupan. Dalam sebagian pandangan masyarakat, perempuan boleh bersekolah tinggi selama tidak meninggalkan peran domestik yang dianggap sebagai kewajibannya. Akibatnya, pendidikan sering diterima sebagai pencapaian, tetapi kemandirian perempuan belum sepenuhnya mendapatkan ruang.
Perempuan kerap menghadapi tuntutan yang saling bertentangan dalam kehidupan sosial. Mereka diminta berpendidikan dan mandiri, tetapi dianggap terlalu ambisius ketika memiliki cita-cita besar. Mereka diharapkan cerdas, tetapi terkadang tidak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat yang berbeda.
Gambaran mengenai kesenjangan kesempatan juga dapat dilihat melalui data ketenagakerjaan. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada Agustus 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mencapai 56,42 persen, sedangkan laki-laki mencapai 84,66 persen. Artinya, proporsi perempuan usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja masih lebih rendah dibandingkan laki-laki (BPS, 2024). Data ini tidak serta-merta menjelaskan seluruh penyebab kesenjangan, tetapi menunjukkan bahwa kesempatan dan partisipasi perempuan dalam dunia kerja masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.
Perbedaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor, termasuk tanggung jawab pengasuhan, pekerjaan domestik, kesempatan kerja, dan norma sosial yang berkembang. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, perempuan yang telah menikah terkadang diharapkan mengutamakan urusan rumah tangga meskipun memiliki pendidikan dan kemampuan profesional. Sementara itu, tanggung jawab serupa tidak selalu dibebankan dengan porsi yang sama kepada laki-laki.
Pandangan tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan berkaitan dengan budaya patriarki yang telah lama berkembang. Budaya ini menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga. Ketika pembagian peran tersebut dianggap sebagai satu-satunya pola kehidupan, kesempatan perempuan untuk menentukan pilihan menjadi semakin terbatas.
Padahal, kemampuan mencari nafkah, mengurus rumah, memasak, dan mengambil keputusan bukanlah kemampuan yang hanya dimiliki oleh jenis kelamin tertentu. Semua keterampilan tersebut dapat dipelajari dan dibagi berdasarkan kesepakatan serta tanggung jawab bersama. Karena itu, pembagian peran dalam keluarga seharusnya tidak semata-mata ditentukan oleh jenis kelamin.
Anggapan bahwa perempuan pada akhirnya hanya akan kembali ke dapur juga mengabaikan tujuan pendidikan yang lebih luas. Pendidikan bukan sekadar sarana memperoleh pekerjaan atau gelar akademik, melainkan proses membangun pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis. Melalui pendidikan, perempuan dapat memahami persoalan kehidupan, mengenali potensinya, serta mengambil keputusan secara lebih mandiri.
Namun, pencapaian pendidikan perempuan masih sering dikaitkan dengan pernikahan dan pekerjaan rumah tangga. Gelar akademik yang diperoleh bertahun-tahun terkadang justru diikuti pertanyaan tentang kapan menikah dan siapa yang akan mengurus anak. Seolah-olah keberhasilan pendidikan perempuan belum lengkap sebelum mereka memenuhi seluruh harapan domestik masyarakat.
Di sinilah persoalan utamanya, yakni bukan pada pilihan perempuan untuk bekerja atau menjadi ibu rumah tangga. Keduanya merupakan pilihan hidup yang sama-sama layak dihargai. Persoalan sebenarnya terletak pada ketika perempuan tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tersebut tanpa tekanan sosial.
Jangan Jadikan Dapur sebagai Batas Akhir Perempuan
Perempuan yang memilih mengurus rumah tangga setelah menyelesaikan pendidikan tinggi tidak perlu dipandang lebih rendah daripada perempuan yang berkarier. Begitu pula perempuan yang ingin melanjutkan studi, menjadi pemimpin, atau mengembangkan profesinya berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Setiap pilihan hidup seharusnya dihargai selama tidak lahir dari paksaan dan pembatasan.
Pendidikan tinggi dapat memberikan manfaat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan keluarga. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dapat membantu perempuan memahami persoalan, mendidik anak, serta mengambil keputusan dengan lebih bijaksana. Namun, manfaat pendidikan tidak boleh hanya dinilai berdasarkan kemampuan perempuan menjalankan pekerjaan domestik.
Sudah saatnya masyarakat berhenti memandang pendidikan perempuan sebagai investasi yang manfaatnya hanya akan kembali kepada keluarga setelah pernikahan. Perempuan bukan sekadar calon istri atau ibu yang membutuhkan pendidikan secukupnya. Mereka adalah individu yang memiliki hak untuk belajar, berkarya, mengembangkan kemampuan, dan menentukan masa depannya sendiri.
Lebih dari itu, pendidikan perempuan bukanlah ancaman bagi kehidupan keluarga maupun tatanan masyarakat. Sebaliknya, kesempatan memperoleh pendidikan dapat memperluas kontribusi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Karena itu, membatasi cita-cita perempuan sama saja dengan mengabaikan potensi yang sebenarnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Jika perempuan yang menempuh pendidikan tinggi tetap dinilai hanya berdasarkan perannya di rumah, maka makna pendidikan perlu kembali dipertanyakan. Jangan sampai masyarakat mendorong perempuan meraih gelar setinggi mungkin, tetapi pada saat yang sama membatasi ruang mereka untuk berkembang. Pendidikan seharusnya membuka kesempatan, bukan menciptakan batas baru bagi kehidupan seseorang.
Pada akhirnya, dapur bukanlah tempat yang harus dihindari perempuan, sebagaimana ruang kerja bukanlah tempat yang hanya pantas ditempati laki-laki. Keduanya merupakan bagian dari kehidupan yang tidak semestinya dibatasi berdasarkan jenis kelamin. Perempuan berhak memilih berada di dapur, ruang kelas, kantor, laboratorium, maupun ruang publik lainnya sesuai dengan cita-cita dan kemampuannya.
Sebab, esensi pendidikan bukanlah mengantarkan perempuan menuju satu peran tertentu, melainkan memberikan kesempatan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Barangkali, yang perlu bersekolah lebih tinggi bukan hanya perempuan, melainkan juga cara berpikir masyarakat yang masih menganggap cita-cita perempuan memiliki batas kedaluwarsa setelah menikah.
Referensi
Badan Pusat Statistik. (2024). Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2024. Badan Pusat Statistik.









