Agar Tak Disalahgunakan, MENDES Ajak Semua Pihak Awasi Penggunaan Dana Desa Dukung Ketahanan Pangan
Medan – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meminta semua pihak termasuk tingkat Kementerian/Lembaga, pemerintah provinsi hingga kabupaten untuk terlibat dalam penggunaan dana desa.
Pasalnya dana desa menjadi salah satu elemen penting yang dimanfaatkan untuk menyukseskan terwujudnya ketahanan pangan, program Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sudah MoU sama Pak Jaksa Agung agar kepala desa tolong diawasi. Jadi dana desa ada jejaknya,” ajak Mendes Yandri saat Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian/Lembaga Bidang Lainnya di Aula Tengku Rizal Nurdin Sumatera Utara, Selasa (21/1/2025).
Kemendes PDT secara serius mendukung terwujudnya ketahanan pangan, salah satunya dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Disebutkan pada Pasal 7 Ayat 4 bahwa minimal 20 persen dari dana desa harus digunakan untuk ketahanan pangan sesuai potensi desa dan disepakati serta diputuskan dalam musyawarah desa (Musdes).
Untuk Provinsi Sumatera Utara, total dana desa 2025 sebesar Rp4,57 Triliun yang diharapkan dapat berkontribusi besar menyukseskan program-program Presiden Prabowo Subianto baik dalam ketahanan pangan maupun makan bergizi gratis.
Mendes Yandri harap seluruh pihak turut berkolaborasi mengawasi setiap rupiah yang digelontorkan pemerintah agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan menggandeng BUMDes dan BUMDes Bersama.
“Di Sumatera Utara dana desa sangat besar jangan sampai menguap tanpa jejak. Jumlah pendamping desa di Sumatera Utara ada 2.418 orang, banyak. Waktu ratas kami laporkan ini membantu swasembada pangan dan pengawasan dapur makan bergizi gratis. Kuncinya kolaborasi, koordinasi, monitor karena di Sumatera Utara dana desa besar jangan sampai nggak ada jejaknya,” kata Mendes Yandri.
Ketahanan pangan ditargetkan terwujud pada 2027 mendatang dan dimulai dengan tidak adanya impor beras, jagung, gula, dan garam mulai Januari 2025. Bahkan setiap hasil panen para petani dipastikan terjual dengan harga layak sehingga memberi keuntungan kepada masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yakin keberhasilan ketahanan pangan adalah pembuka pintu untuk Indonesia menjadi negara besar yang sehat dan kuat secara mental. Kendati demikian, para aparat diminta untuk berkolaborasi dalam pengawasan dan pemanfaatan dana desa, salah satu faktor penting dalam mewujudkan ketahanan pangan.
“Kami berharap pak bupati melakukan pengawasan sampai ke level kepala desa. Memang kita harus memandori begitu, harus kita tongkrongi. Jadi kalau kita hadir, bupati hadir selesai pak semua,” ujar Menko Zulhas.
“Saya tambah lama tambah optimis bapak ibu, kita bisa menjadi negara maju. Karena sumber daya alam kita luar biasa, kita harus kawal bareng-bareng. Itu yang diharapkan bapak presiden kita untuk memperluas ownership jadi tidak 4L, lu lagi lu lagi,” imbuhnya.
Sementara itu, beberapa tema yang dibahas dalam rakor ini terkait peningkatan jaringan irigasi, distribusi pupuk bersubsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, penyediaan bibit unggul, ketersediaan harga pangan, perikanan tangkap dan budidaya, ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah, dan makan bergizi gratis yang menghadirkan beberapa pihak terkait.
Di antaranya adalah Mendes PDT Yandri Susanto didampingi Dirjen PDT Samsul Widodo dan Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Kemitraan Media Muhammad Khoirul Huda, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, dan Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni bersama para bupati setempat.
Foto: Didi/Kemendes PDT
Teks: Ria/Kemendes PDT
