Februari, 13 Februari 2025 – Rencana efisiensi anggaran di perguruan tinggi yang berpotensi menyebabkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan pemotongan beasiswa menuai respons dari mahasiswa. Hilmi Anwar Al-Mughni, pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Agama Islam (PAI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menilai bahwa kebijakan ini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap mahasiswa sebelum diterapkan.
Menurut Hilmi, efisiensi anggaran memang diperlukan dalam pengelolaan institusi pendidikan, tetapi bukan berarti mahasiswa yang harus menanggung bebannya.
“Efisiensi bukan berarti memangkas hak mahasiswa. Kampus harus mencari cara lain yang lebih adil tanpa membebani mahasiswa dengan kenaikan UKT atau pemotongan beasiswa,” ujarnya dalam diskusi yang diadakan di kampus.
Hilmi juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan kampus. Menurutnya, jika ada kebijakan efisiensi, mahasiswa berhak mengetahui bagaimana anggaran sebelumnya dikelola dan mengapa langkah ini perlu diambil.
“Jika ada wacana pemotongan beasiswa dan kenaikan UKT, pihak kampus harus menjelaskan secara terbuka kondisi keuangan mereka. Jangan sampai mahasiswa menjadi korban dari kebijakan yang tidak jelas dasarnya,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa beasiswa adalah hak bagi mahasiswa yang berprestasi maupun yang kurang mampu secara ekonomi. Jika pemotongan tetap dilakukan, maka akan banyak mahasiswa yang kesulitan melanjutkan pendidikan mereka.
Sebagai pengurus HMPS PAI UIN Jakarta, Hilmi menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal isu ini dan berupaya menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pihak kampus.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak universitas terkait kebijakan efisiensi anggaran ini. Namun, mahasiswa terus mendesak agar kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kesejahteraan mahasiswa dan keberlangsungan pendidikan mereka.
